SOAL-SOAL PKN SEMESTER 2 (KISI-KISI)
A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b,
c, atau e, pada jawaban yang paling benar
1.
Apabila salah satu pihak yang
bersengketa menolak hadir dalam pengadilan yang di selenggarakan oleh mahkamah
internasional maka…
a. Pihak
lain dapat meminta mahkamah internasional mengambil keputusan untuk mendukung
tuntutannya
b. Mahkamah
internasional mengadili secara in absensi
c. Pengadilan
di tunda sampai pihak-pihak yang bersengketa hadir
d. Dengan
sendirinya Negara yang tidak hadir kalah dalam persengketa tersebut
e. Mahkamah
internasional bisa memaksa Negara yang tidak hadir dapat hadir
2.
Di bawah ini, contoh Negara yang
pernah tidak hadir dalam penyelesaian persengketaan di Mahkamah internasional,
kecuali…
a. tanggal
15 Desember1949, Albania tidak hadir dalam pengadilan mahkamah internasional
tentang masalah Selat corfu
b. tahun
1974, Prancis tidak hadir dalam sengketa uji coba nuklir
c. tahun1978,
Turki tidak hadir dalam peristiwa landas kontinen
d. Amerika
serikat tidak hadir dalam peristiwa aktivitas militer kontra nikaragua
e. Indonesia
tahun 2001 tidak hadir dalam peristiwa klaim Pulau simpadan dan Ligitan dengan
Malaysia
3.
Menurut Grotius, prinsip umum
netralitas salah satunya adalah jika sulit menentukan adil atau tidaknya suatu
perang, maka Negara netral…
a. Harus
memperlakukan pihak-pihak berperang secara sama
b. negara
netral harus menentukan sikap memihak atau tidak
c. Negara
netral tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat memperkuat pihak-pihak yang
berperang
d. Negara
netral tidak boleh menghalang-halangi gerakan pihak berperang
e. Diadakan
pertemuan untuk menentukan apakah perang tersebut bersifat adil atau tidak
4.
Intervensi adalah tindakan suatu
Negara untuk mencampuri urusan Negara lain, Intervensi bertentangan dengan
hukum internasional bila…
a. Campur
tangan tersebut bertentangan dengan kehendak Negara yang di campuri
b. Campur
tangan di lakukan dengan kekerasan
c. Campur
tangan merugikan Negara lain
d. Campur
tangan menyaebabkan terjadinya perang saudara
e. PBB
tidak menyetujui kegiatan tersebut
5.
Suaka adalah perlindungan yang di
berikan oleh suatu Negara kepada warga Negara dari Negara lain. Pemberian suaka
di dasarkan pertimbangan politik misalnya…
a. Adanya
ancaman karena kegiatannya bertentangan dengan kehendak penguasa
b. Tidak
adanya rasa aman tinggal di suatu tempat
c. Tidak
di perbolehkanya mendirikan partai politik
d. Karena
mempunyai lawan politik
e. Melakukan
perbuatan yang dapat merugikan Negara
6.
Sesuai dengan piagam perserikatan
Bangsa-Bangsa, Mahkamah internasional mempunyai beberapa tugas antara lain
sebagai berikut…
a. Menjatuhkan
sanksi kepada Negara anggota
b. Mengadili
setiap perkara yang timbul dalam hubungan internasional
c. Menjadi
penengah dalam setiap sengketa internasional
d. Mengawasi
lembaga lain di lingkungan PBB
e. Memberi
nasihat tentang persoalan hukum kepada majelis umum atas usul Dewan keamanan
PBB
7.
Untuk mengadili penjahat perang pada
masa perang Dunia ke II, Sekutu membentuk pengadilan…
a. Nuremberg
tahun 1945-1946
b. The
international Criminal for the Former Yugoslavia(ICTY)
c. International
Criminal Tribunal for Rwanda
d. Pengadilan
Ad Hoc di Den Haag Belanda
e. The
international Criminal Tribunals
8.
Di bawah ini yang bukan pengadilan
khusus yang bersifat tidak permanen (ad hoc) yang pernah di bentuk PBB untuk
mengadili para tersangka kejahatan berat internasional adalah…
a. The
international Criminal for the Former Yugoslavia(ICTY)
b. International
Criminal Tribunai for Rwanda (ICTY)
c. Special
Court for East Timor (SCET)
d. Special
Court for Iraq (SCI)
e. Special
Court for Ligitan and Sipadan
9.
Perbedaan antara pengadilan tetap PBB
dengan pengadilan ad hoc PBB antara lain…
a. Pengadilan
tetap PBB mengadili pelaku kejahatan individu , Pengadilan ad hoc mengadili
Negara
b. Pengadilan
ad hoc dibubarkan melalui resolusi dewan keamanan PBB
c. Pengadilan
tetap PBB dibentuk berdasarkan piagam PBB
10. Tujuan
Mahkamah Internasional untuk mengambil keputusan sementara dalam bentuk
ordonansi dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah…
a. Mempercepat
penyelesaian
b. Memperlancar
proses peradilan
c. Memberikan
keadilan seadil-adilnya
d. Mendapatkan
kepastian hukum
e. Melindungi
hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa
11. Di
bawah ini yang bukan prinsip-prinsip Deklaransi Manila yang di keluarkan pada
tanggal 15 November 1982 adalah…
a. Prinsip
Negara tidak menggunakan kekerasan terhadap Negara lain
b. Prinsip
tidak boleh saling membantu dalam menyelesaikan sengketa
c. Prinsip
iktikad baik dalam hubungan internasional
d. Prinsip
keadilan dan hukum inernasional
e. Prinsip
persamaan kedaulatan
12. Berikut
ini bukan merupakan salah satu dari isi Dasasila Bandung adalah…
a. Menghormati
HAM
b. Menghormati
keutuhan dan kedaulatan semua Negara
c. Tidak
campur tangan urusan dalam negeri Negara lain
d. Menghormati
hukum dan kewajiban –kewajiban internasional
e. Tidak
melakukan hubungan dengan Negara imperalis
13. Mahkamah
internasional, dalam setiap pengambilan putusan untuk menyelesaikan suatu
perkara melakukan dengan jalan voting. Apabila suara hakim seimbang maka…
a. Voting
diulang kembali
b. Putusan
menjadi batal
c. Putusan
diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa
d. Ketua
dan wakil ketua mahkamah internasional menentukan
e. Diserahkan
kepada majelis umum PBB
14. Bila
dalam memutuskan suatu perkara secara normatif tidak di temukan dalam
perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan keputusan pengadilan
sebelumnya atau yurisprudensi, maka hakim dapat menggali dari…
a. Pendapat
ahli hukum terkemuka dalam bidang atau masalah yang berhubungan dengan perkara
di Negara yang bersangkutan
b. Pendapat
ahli hukum terkemuka di dunia dan di terima oleh masyarakat internasional
c. Norma-norma
yang di junjung tinggi oleh masyarakat setempat
d. Piagam
atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa
e. Piagam
atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa
15. Penyelesaian sengketa dengan jalan pembalasan
yang dilakukan oleh suatu Negara
terhadap tindakan yang tidak pantas dari Negara lain disebut ………..
a. Blokade
dan masa damai c. Negosiasi e. Retorasi
b. Reprisal
d.
Pertikaian senjata
16. Dalam
menyelesaikan masalah, bisa di lakukan di lalui mahkamah internasional yang berpusat di....
a. Den
haag belanda c. paris prancis e. New York
b. London
inggris d. swiss
17. Kovensi
hukum laut internasional UNCLOS yg disahkan tahun 1982 merupakan contoh……….
a. Treaty
contrac d.
Law making trieties
b. Declaration e.
perjangjian bilateral
c. Agreement
18. Tahta
suci sebagai objek hukum internasional didasarkan pada……
a. Sejarah
masa lalu, yaitu Paus pada waktu merupakan Kepala Gereja Roma sekaligus
memiliki kekuasaan diniawi
b. Tahta
suci setara dengan negara yang berdaulat penuh
c. Tahta
suci mempunyai wilayah layaknya Negara yang berdaulat
d. Diakui
olh bangsa-bangsa didunia sebagai bangsa hukum
e. Merupakan
organisasi keagamaan yg bersifat internasional
19. Pada
umumnya Negara-negara absolute atau pemerintah yang otoriter dalam
meraktifikasi suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh…
a. Pejabat
perwakilan diplomatik
b. Departemen
luar negeri
c. Parlemen
bersama badan eksekutif
d. Badan
eksekutif
e. Parlemen
20. Dinegara Dmokrasi, pada umumnya untuk
mengesahkan atau meratifikasi sebuah bperjanjian Internasional dilakukan oleh…
a. Pejabat
perwakilan diplomatic
b. Departemen
luar negeri
c. Parlemen
bersama badan eksekutif
d. Badan
eksekutif
e. Parlemen
21. Hukum
internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu system. Teori
ini di kemukakan lewat…
a. Teori
monism
b. Teori
dualism
c. Teori
monodualis
d. Teori
resnullius
e. Teori
hukum alam
22. Aliran
atau teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yang mana di katakan bahwa hukum
internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu system di sebut…
a. Teori
monisme
b. Teori
dualism
c. Teori
monodualis
d. Teori
resnullius
e. Teori
hukum alam
23. Pasal
1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan
rakyat”…
a. Menyatakan
perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain
b. Menetapakan
mata uang
c. Mengangkat
duta dan konsul
d. Menrima pinjaman dari Negara lain
e. Mengangkat
pejabat-pejabat Negara setingkat materi
24. Perjanjian
yang harus mendapatkan persetujuan DPR adalah perjanjian yang mengandung materi
sebagai berikut, kecuali…
a. Soal-soal
politik
b. Soal-soal
perdagangan
c. Perubahan
wilayah atau tapal batas
d. Soal
yang menyangkut pinjaman uang dari Negara lain
e. Dapat
menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
25. Kesamaan
antara hukum perdata internasional dan hukum internasional public adalah…
a. Sama-sama
mengatur hubungan antara para pelaku hukum
b. Sama-sama
mengatur hubungan internasional yang bukan bersifat perdata
c. Sama-sama
mengatur hubungan antarnegara
d. Sama-sama
mengatur hukum internasional
e. Sama-sama
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara
26. Hukum
internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas Negara antara…
a. Negara
dengan Negara
b. Negara
dengan perseorangan
c. Negara
dengan Negara dan subjek bukan Negara
d. Subjek
hukum bukan Negara satu sama lain
e. Negara
dengan Negara dan Negara dengan perseorangan
27. Alas
an utama pandangan bahwa hukum nasional lebih utama dari hukum internasional
adalah…
a. Bahwa
ada suatu organisasi di atas Negara yang mengatur kehidupan Negara di dunia
b. Dasar
hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam
wewenang Negara untuk mengadakan perjanjian internasioanl
c. Hukum
internasional lebih bersumber pada kemauan bersama masyarakat Negara
d. Hukum
nasional bersumber pada kemauan sendiri
e. Kedua
perangkat hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber yang
berlainan
28. Berikut
ini adalah cara yang di lakukan oleh suatu Negara untuk menyelesaikan sengketa
internasional dengan Negara lain, kecuali…
a. Arbitrasi
b. Konsiliasi
c. Intervensi
d. Mediasi
e. Negosiasi
29. Peradilan
internasional permanen yang berwenag mengadili kasus kejahatan genosida adalah
pengadilan…
a. Mahkamah
internasional
b. Mahkamah
pidana internasional
c. Panel
khusus pidana internasional
d. Panel
special pidana internasional
e. Pengadilan
internasional permanen
30. Berikut
ini adalah tiga sumber hukum primer hukum internasional, yaitu…
a. Perjanjian
internasional, prinsip hukum yang di akui, dan kebiasaan internasional
b. Keputusan
internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum
c. Perjanjian
internasional, prinsip hukum, dan perturan pemerintah
d. Putusan
mahkamah internasional, perjanjian internasional, dan prinsip hukum yang di
akui
e. Kebiasaan
internasional, perjanjian internasional, dan putusan mahkamah internasional
B. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.
Jelaskan pengertian sengketa
internasional!
Jawab :…………………………………………………..
2.
Menurut Grotius, ada dua prinsip umum
netralitas, coba sebut dan jelaskan!
Jawab :…………………………………………………...
3.
Keputusan mahkamah internasional
terdiri dari tiga bagian , coba jelaskan!
Jawab :…………………………………………………..
4.
Jelaskan kedudukan dan keanggotaan
mahkamah internasional perserikatan bangsa-bangsa!
Jawab :………………………………………………….
5.
Penyelesaian sengketa internasional
dengan jalan kekerasan di bagi menjadi empat cara. Coba sebutkan!
Jawab :………………………………………………..
Latihan Ulangan Semester Genap Paket 1
A. Berilah tanda
silang (X) huruf a, b, c, d, dan e pada jawaban yang paling benar!
1. Contoh perjanjian
internasional yang memerlukan persetujuan parlemen adalah…
a. Perjanjian
internasional yang isinya menuntut perubahan perundang-undangan nasional
b. Mengakibatkan
perubahan atau status wilayah Negara
c. Mengakibatkan
hak-hak sipil warga Negara
d. Mengakibatkan
penambahan beban keuangan Negara
e. Perjanjian self-
executing dan non self executing
2. Secara umum,
cara-cara penyelesaian sengketa internasional dapat di kelompokkan menjadi dua
kategori, yaitu…
a. Negosiasi dan
arbitrasi
b. Cara-cara
penyelesaian damai dan cara kekerasan apabila cara damai gagal
c. Penyelesaian di
mahkamah internasional dan penyelesaian dengan kekerasan
d. Penyelesaian
inquiry dan yudisial
e. Retorasi dan
mediasi
3. Tujuan
dari cara-cara penyelesaian melalui kekerasan dengan cara perang dan tindakan
bersenjata nonperang adalah...
a. Untuk
menguasai segala aspek dalam Negara itu
b. Untuk
menjadi Negara adidanya dan memperluas daerah kekuasaanya
c. Untuk
menaklukkan Negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian
terhadap Negara lain
d. Untuk
melakukan pembalasan terhadap Negara lain
e. Untuk
menjadikan Negara tersebut sebagai Negara jajahan
4. Yang
bukan termasuk intervensi sah adalah…
a. Intervensi
kolekif
b. Intervensi
untuk melindungi hak-hak warga negara
c. Pertahanan
diri
d. Blockade
secara damai
e. Objek
intervensi melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional
5. Keikutsertaan
Negara lain yang tidak terlihat dalam sengketa sebuah persidangan mahkamah
internasional di sebut…
a. Putusan
sela
b. Intervensi
c. Advisory
d. Intermediasi
e. Mediasi
6. Tugas
pokok perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut, kecuali…
a. Mengadakan
hubungan-hubungan kenegaraan dengan negara lain
b. Bertindak
sebagai pembawa suara resmi bagi negaranya
c. Sebagai
palindung sesame warga Negara yang ada di tempat tugas
d. Bertindak
sebagai pencacatan sipil dan pemberi paspor pada warga negaranya
e. Turut
campur tangan dalam penerima bila ada warga Negara yang di rugikan
7. Salah
satu perwakilan suatu Negara di luar negeri adalah konsul jenderal, yaitu
perwakilan yang di tempatkan di…
a. Daerah
tingkat I
b. Ibukota
negara
c. Daerah
tingkat II
d. Ibukota
provinsi
e. Daerah
administrasi
8. Perwakilan
suatu Negara di Negara lain pada umumnya di pimpin oleh…
a. Konsul
jenderal
b. Duta
besar
c. Duta
d. Menteri
residen
e. Konsul
kehormatan
9. Deklaransi
adalah perjanjian internasional yang dapat berbentuk traktat, dokumen tidak
resmi dan perjanjian tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat adalah merupakan…
a. Lampiran
dari suatu traktat internasional
b. Persetujuan
tidak resmi dari traktat
c. Tambahan
dari persetujuan yang tidak ada dalam traktat
d. Persetujuan
internasional yang bersifat umum
e. Judul
dari batang tubuh ketentuan traktat
10. Peryataan
menerima dari suatu pemandangan ratifikasi, dinamakan…
a. Innocence
b. Ratification
c. Acceptance
d. Accession
e. Treaties
11. Perjanjian
yang di lakukan oleh dua orang Negara di sebut...
a. Perjanjian
unilateral
b. Perjajian
multilateral
c. Perjanjian
bilateral
d. Agreement
e. Konvensi
12. Law
making treaties merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang bersifat…
a. Terbuka
b. Tertutup
c. Mengikat
d. Terbatas
e. Memaksa
13. Berikut
ini yang bukan suatu tahapan dalam membuat suatu perjanjian internsional
adalah…
a. Pengumuman
b. Perundingan
c. Penandatanganan
d. Persetujuan
parlemen
e. Ratifikasi
14. Yang
berwenang melakukan ratiikasi terhadap perjanjian internasional di Indonesia
adalah…
a. Presiden
dengan persetujuan DPR
b. Wakil
presiden dengan persetujuan DPR
c. ketuaMPR/DPR
d. menteri
luar negeri
e. menteri
sekretaris cabinet
15. Perjanjian
internasional mulai berlaku dan mengikat pada waktu…
a. perundingan
b. ditandatangagani
c. di
setujui parlemen
d. diratifikasi
e. diundangkan
16. Landasan
kontitusional untuk mertifikasi perjanjian internasional di Indonesia adalah…
a. pasal
4 UUD 1945
b. pasal
5 UUD 1945
c. pasal
11 UUD 1945
d. pasal
12 UUD 1945
e. pasal
16 UUD 1945
17. Kenyataan
membuktikan bahwa masalah regional pascaperang dingin adalah…
a. makin
bertambah
b. banyak
masalah
c. tetap
stabil
d. makin
berkurang
e. biasa
saja
18. Salah
satu unsur penting dalam persyaratan perbuatan perjanajian internasional
adalah…
a. Harus
dinyatakan secara formal dan resmi
b. Cukup
dinyatakan secara informal
c. Dapat
di buat dalam bentuk agreement
d. Dapat
di buat melalui informal
e. Harus
oleh semua pihak
19. Konvensi
hukum laut internasional yang ditandatangani tahun 1982 termasuk kategori…
a. Perjanjian
bilateral
b. Perjanjian
unilateral
c. Perjanjian
antar Negara
d.
Treaty
contract
e. Low making treaties
20. Dokumen
untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara dinamakan…
a.
charter
b.
agreement
c.
pertukaran nota
d.
deklaransi
e.
modus Vivendi
21. Dalam
melaksanakan negosiasi , yaitu suatu Negara dapat mewakilkan kepada orang-orang
berikut, kecuali…
a. Konsul jenderal
b. Menteri luar
negeri
c. Kuasa usaha
d. Pejabat yang di
beri surat kuasa penuh
e. Duta besar
22. Salah satu syarat
pokok dalam melaksanakan perjanjian internasional adalah…
a. Sesuai yang di
tentukan
b. Dinyatakan secara
resmi
c. Adanya pembatasan
anggota
d. Saling
mengikatkan diri
e. Adanya
kesepakatan bersama
23. Berikut ini
adalah istilah perjanjian yang di pakai dalam perjanjian internasional,
kecuali…
a. Traktar
b. Parlemen
c. Deklarasi
d. Perjanjian
e. Konvensi
24. Sumber masalah
konflik yang di anggap penyebab ketidakstabilan di kawasan timur tengah adalah…
a. Masalah terorisme
b. Perbuatan lading
minyak
c. Konflik irak-iran
d. Konflik arab dan
non arab
e. Konflik
palestina-israel
25. Peranan mahkamah
internasional dalam menyelesaikan persengketaan antar Negara secara damai
antara lain…
a. Memberikan
penyelesaian sengketa secara adil ditinjau dari kacamata hukum
b. Memberikan
panyelesaian sengketa secara adil ditinjau dari kacamata politik
c. Memberikan
penyelesaian secara adil ditinjau dari kacamata ekonomi
d. Menjadi penengah
untuk menjadi kesempatan kedua belah pihak menyelesaikan sendirinya
e. Memberikan jasa
baik kepada kedua belah pihak
26. Penjajakan atau
pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan disebut…
a. Negosiasi
b. Ratifikasi
c. Penetrasi
d. Eneksasi
e. Invansi
27. Setiap perjanjian
dan persetujuan internasional oleh anggota PBB sesudah piagam PBB berlaku harus
secepatnya didaftarkan dan di umumkan oleh…
a. Mahkamah
internasional
b. Dewan keamanan
c. Bank dunia
d. Majelis umum
e. Sekretaris
jenderal
28. Di bawah ini
merupakan salah satu sumber hukum internasional yaitu…
a. Perjanjian
bilateral
b. Perjanjian
regional
c. Perjanjian
multilateral
d. Perjanjian
multilateral regional
e. Perjanjian
intrnasional
29. Menurut pakar
hukum internasional, Mochtar Kusumaatmadja, S.H., hukum internasional adalah
keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan Negara dan hubungan
antara…
a. Negara dan
lembaga internasional
b. Lembaga
internasional
c. Negara dan subjek
hukum internasional lainya bukan Negara
d. Negara dan warga
Negara asing
e. Warga Negara dan
warga Negara
30. Hukum
internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan antara berbagai bangsa di
berbagai Negara. Pendapat ini dikemukakan oleh…
a. Wiryono
Prodjodikoro
b. J.G Starke
c. Boer mauna
d. Mochtar
kusumaatmadja
e. Hugo the Groot
31. Hukum
internasional adalah kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan hak-hak dan
kewajiban para subjek hukum internasional , yaitu Negara, lembaga, dan
organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu. Pendapat ini
di kemukakan oleh…
a. Wiryono
prodjodikoro
b. J.G Starke
c. Boer mauna
d. Mochtar kusudmaaja
e. Hogo the Groot
32. Hukum suatu Negara
berlaku terhadap semua orang dan semua barang yang berada di wilayah suatu
Negara merupakan isi asa…
a. Territorial
b. Kepentingan umum
c. Resopritas
d. Kebagsaan
e. Pacta sun
servanda
33. Berikut ini bukan
salah satu sebab suatu perjanjian internasional berakhir, yaitu…
a. Tujuan perjanjian
sudah tercapai
b. Terdapat
perubahan yang mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian
c. Di buat suatu
perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama
d. Objek perjanjian
hilang
e. Yang membuat
perjanjian sudah tidak ada
34. Dalam era globalisasi
sekarang ini, suatu Negara tidak mugkin menutup diri dari pergaulan antarbangsa
karena hal-hal di bawah ini, kecuali…
a. Kemajuan
teknologi informasi yang membuat dunia seolah-olah menyempit
b. Kemajuan
teknologi transportasi
c. Ketergantungan
antara Negara yang satu dengan Negara yang lain makin tinggi
d. Suatu negara
tidak mungkin mampu mencukupi segala kebutuhan sendirinya
e. Berkembangnya
dunia parawisata di tiap Negara
35. Agar hubungan
antar bangsa bisa berjalan dengan harmonis, maka perlu dikembangkan asas adanya
persamaan kedudukan di antara Negara-negara yang mengadakan hubungan tersebut.
Asas ini biasa disebut…
a. Asas territorial
b. Asas kebangsaan
c. Asas kepentingan
umum
d. Asas persamaan
harkat dan martabat
e. Asas keterbukaan
36. Salah satu asas
dalam hubungan internasional adalah perjanjian itu mengikat Negara-negara yang
menandatangani dan harus di patuhi serta di laksanakan dengan iktikad baik.
Asas ini biasa di sebut
a. Pacta sunt
servanda
37. Dalam hubungan
internasional, dikenal adanya asas Egality Rights yang berarti…
a. Perjanjian
internasional berlaku hukum
b. Semua Negara
wajib mematuhi perjanjian internasional
c. Pembatalan
keikutsertaan suatu Negara dalam suatu perjanjian internasional
d. Perjanjian
internasional tidak boleh bertentangan dengan hukum suatu Negara
e. Pihak yang mengadakan
hubungan itu berkedudukan sama
38. Tindakan suatu
Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersiat
negatif maupun positif merupakan isi dari asas hubungan internasional, yaitu…
a. Pacta sunt
servanda
b. Egality Rights
c. Reciprositas
d. Courtesy
e. Rebus Sig
Stantibus
39. Asas Rebus Sig
Stantibus dalam hubungan internasional memiliki pengertian bahwa…
a. Asas yang dapat
digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan
perjanjian itu
b. Perjanjian itu
mengikat Negara-negara yang menandatangani dan harus di patuhi
c. Semua Negara
wajib mematuhi perjanjian internasional
d. Perjanjian
internasional tidak boleh bertentangan dengan hukum suatu Negara
e. Pihak yang
mengadakan hubungan itu berkedudukan sama
40. Asas saling
menghormati dan saling menjaga kehormatan Negara merupakan isi asa hubungan
internasional, yaitu…
a. Pacta sunt
servanda
b. Egality rights
c. Reciproritas
d. courtesy
e. Rebus sig
stantinbus
41. Dibawah ini bukan
subjek hukum internasional menurut Oppenheim Lautrepacht adalah…
a. Negara
b. Lembaga
internasional
c. Perseorangan
d. Organisasi
internasional
e. Badan hukum
42. Berikut ini
adalah tahap-tahap suatu perjanjian internasional agar dapat diberlakukan
secara sah dalam suatu negara, kecuali…
a. Telah disepakati
masing-masing delegasi
b. Telah di tandatangani
oleh masing-masing delegsi
c. Telah diadakan
perundingan
d. Sebagian bersifat
multilateral
e. Negara yang
bersangkutan telah meratifikasi
43. Ditinjau dari
segi fungsinya, perjanjian internasional dapat di bedakan menjadi dua, yaitu…
a. Perjanjian
bersifat politis dan perjanjian ekonomis
b. Perjanjian
bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis
c. Perjanjian
bersifat penting dan perjanjian bersifat sederhana
d. Perjanjian
membentuk hukum dan perjanjian bersifat khusus
e. Perjanjian
diadakan oleh dua Negara dan perjanjian yang diadakan lebih dari dua Negara
44. Pulau yang
menjadi sengketa antara Indonesia dan malaisya adalah…
a. Pulau sipadan dan
ligitan
b. Pulau seribu dan
sipadan
c. Pulau ligitan dan
seribu
d. Pulau Bangka dan
riau
e. Pulau Bangka dan
seribu
45. Secretariat ASEAN
berada di kota…
a. Bangkok
b. Jakarta
c. Kuala lumpur
d. Manila
e. Bandung
B. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Ada dua teori
atau aliran mengenai hubungan antara hukum intermasional dengan hukum nasional,
yaitu teori monism dan teori dualisme. Coba jelaskan perbedaanya!
Jawab :…………………………………………………….
2. Sebutkan
subjek-subjek hukum internasional!
Jawab :…………………………………………………….
3. Jelaskan kapan
mulai berlakunya perjanjian internasional!
Jawab
:…………………………………………………….
4. Terangkan
bentuk-bentuk hubungan internasional!
Jawab :…………………………………………………….
5. Jelaskan
perjanjian-perjanjian yang harus mendapatkan persetujuan DPR!
Jawab :…………………………………………………….
Latihan Ulangan Semester Genap Paket2
A. Berilah tanda
silang (X) huruf a, b, c, d, dan e pada jawaban yang paling benar!
1.
Contoh wilayah ekstrateritorial yang berlaku
yurisdikasi hukum seperti di Negara asalnya adalah…
a.
Kantor secretariat ASEAN
b.
Kedutaan besar republic Indonesia
c.
Perwakilan Indonesia di PBB
2.
Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktiv
di Indonesia diabadikan bagi…
a.
Perdamaian dunia
b.
Kepentingan nasional
c.
Tujuan pembangunan
d.
Martabatnya dan tujuan wawasan nusantara
e.
Stabilitas nasional
3.
Dalam melaksanakan hubungan internasional,
kita mengenal adanya subjek hukum internasional seperti di bawah ini, kecuali…
a.
Negara
b.
Individu
c.
Bangsa
d.
Tahta suci Patikan
e.
Organisasi internasional
4.
Asas hubungan internasional yang di dasarkan
pada wewenang Negara untuk melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang
ada pada wilayahnya di sebut asas…
a.
Teritorial
b.
Ekstrateritorial
c.
Kebangsaan
d.
Kepentingan bersama
e.
Kepentingan kelompok
5.
Dalam melaksanakan tugas representasi, seorang
perwakilan diplomatic selain mewakili pemerintah negaranya, ia dapat juga
melakukan…
a.
Observasi
b.
Proteksi
c.
Pengawasan
d.
Perundingan
e.
Protes
6.
Manfaat kerja sama antarbangsa adalah seperti
dibawah ini, kecuali…
a.
Meningkatkan kemajuan diberbagai bidang
kehidupan
b.
Memperkuat melaksanakan hukum internasional
c.
Mengetahui keunggulan dan kelemahan bangsa
lain
d.
Memperlancar proses pembangunan
e.
Dapat menyelesaikan masalah nasional
7.
Contoh bentuk kerja sama internasional yang
bersifat multilateral regional yang diikuti Indonesia adalah…
a. Konfermasi Asia
Afrika
b. Gerakan Non Blok
c. OPEC
d. Organisasi
Konfermasi Islam
e. ASEAN
8. Kebijakan
hubungan luar negeri Indonesia dengan bangsa lain pada hakikatnya adalah…
a. Diabdikan pada
kepentingan nasional
b. Dilandasi politik
luar negeri yang netral
c. Diabdikan untuk
kepentingan dunia
d. Mencari dukungan
untuk mendapatkan bantuan
e. Menghormati suatu
Negara
9. Salah satu
istilah yang sering dipakai dalam perjajnjian internasional adalah agreement, artinya…
a. Dokumen untuk
mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara
b. Perjanjian yang
menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat
c. Persetujuan
formal yang sifatnya multilateral dan harus dilegalisasi
d. Perjanjian yang
sifatnya teknis atau administrative dan jumlah anggota terbatas
e. Catatan
ringkasan, atau simpulan dari konferensi diplomatic
10.
Perjanjian internasional yang meletakkan
kaidah-kaidah hukum yang mengikat masyarakat internasional secara keseluruhan, termasuk…
a. Law making treaty
b. Treaty contract
c. Proses verbal
d. Traktat
e. Modus Vivendi
11.
Apabila suatu Negara tidak memerhatikan asas
hukum internasional, maka Negara itu…
a. Tidak dapat
berhubungan secara bilateral
b. Sulit bergabung
dengan organisasi internasional
c. Mempunyai
hubungan hanya dengan beberapa saja
d. Akan terisolasi
dalam pergaulan antarbangsa
e. Sulit secara
hukum berhubungan Negara lain
12.
Berdasarakan fungsinya, perjanjian
internasional dapat digolongkan atas…
a. Law making treaty dan treaty contract
b. Bilateral dan multilateral
c. Nasional dan
internasional
d. Politis dan
ekonomis
e. Teritorial dan
ekstrateritorial
13.
Berikut ini yang merupakan organisasi
internasional adalah…
a. UNESCO
b. NAFTA
c. Gerakan Non Blok
d. OPEC
e. UNICEF
14.
Tahap-tahap dalam proses pembuatan perjanjian
internasioanal…
a. Perundingan,
pembalut, dan ratifikasi
b. Pengesahan,
ratifikasi, dan pengumuman
c. Perundingan,
penandatanganan, dan pengesahan
d. Ratifikasi,
negosiasi, dan perundingan
e. Ratifikasi,
negosiasi, dan perundingan
15.
Dasar pertimbangan pokok yang menetapakan
politik bebas aktiv adalah…
a. Kondisi wilayah
strategis
b. Posisi yang
mengungkan
c. Hasil rapat BK
KNIP 1948
d. Ingin merdeka
seluruhnya
e. Tidak ingin
menjadi objek
16.
Tokoh yang di kenal luas dalam menggagas
lahirnya Piagam Atlantik (Atlantik Charter) adalah…
a. Woodrow Wilson
b. John Kennedy
c. Margaret thatcher
d. Franklin Delano
Roosevelt
e. Tun Abdul Rozak
17.
Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan
aktif merupakan perwujukan dari…
a. Kepentingan
nasional dan cita-cita nasional
b. Tujuan,
cita-cita, kepentingan, serta politik internasional
c. Cita-cita
nasional dan politik nasional
d. Politik nasional
dan tujuan nasional
e. Kepentingan
nasional, tujuan nasional, dan politik nasional
18.
Hukum intrnasional adalah suatu kaidah atau
norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewjiban para internasional, yaitu
Negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal
tertentu. Pendapat dikemukakan oleh…
a. Charles A.
Mc.Clellad
b. Warsito Sunaryo
c. Boer mauna
d. Renstra
e. M. kusumaatmadja
19.
Suatu Negara tak mungkin hidup berdiri tanpa
bantuan dengan Negara lain. Peryataan tersebut merupakan factor pendorong
terjadinya kerja sama antarbangsa, yaitu factor…
a. Internal
b. Eksternal
c. Pihak ketiga
d. Perkembangan
zaman
e. Kemajuan iptek
20.
Tujuan suatu Negara membuka hubungan
diplomatic dengan Negara lain antara lain seperti dibawah ini, kecuali…
a. Memelihara
kepentingan negaranya di Negara penerima
b. Menyelesaikan
setiap masalah yang menyangkut kedua Negara
c. Melindungi warga
Negara sendiri
d. Menerima
pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah Negara penerima
e. Sebagai
penghubung antara menteri luar negeri Negara penerima dan menteri luar negeri
Negara pengirim
21.
Untuk menentukan tingkat perwakilan
diplomatic, yang menjadi bahan pertimbangan antara lain…
a. Besar-kecilnya
penduduk Negara yang mau ditempati perwakilan diplomatic
b. Erat tidaknya
hubungan antarkepala Negara kedua Negara
c. Letak geografis Negara
yang akan ditempatkan perwakilan
d. Penting tidaknya
kedudukan Negara pengirim dengan Negara penerima
e. Kaya tidaknya
Negara yang akan ditempatkan perwakilan diplomatic
22.
Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap
impreliasme dalam segala bentuk dan menitestasinya merupakan salah satu dari…
a. Tugas perwakilan
diplomatic
b. Kewajiban
perwakilan diplomatic
c. Fungsi perwakilan
diplomatic
d. Fungsi perwakilan
diplomatic secara politik
e. Tujuan perwakilan
diplomatic
23.
Salah satu yang membedakan antara perwakilan
diplomatic dan perwakilan konsuler antara lain adalah…
a. Perwakailan
diplomatic dapat berhubungan dengan kepala Negara
b. Perwakilan
diplomatic ditempatkan diluar ibukota
c. Perwakilan diplomatic
diterima oleh menteri luar negeri
d. Perwakilan
diplomatic tidak mempunyai hak kekebalan
e. Perwakilan
diplomatic menempati KBRI
24.
Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan
pelaporan merupakan salah satu…
a. Tugas perwakilan
diplomatic
b. Kewajiban
perwakilan diplomatic
c. Fungsi perwakilan
konsuler
d. Tugas perwakilan
konsuler
e. Tujuan perwakilan
konsuler
25.
Perjanjian internasional adalah perjanjian
yang di adakan oleh dua Negara atau lebih bertujuan untuk mengadakan
akibat-akibat hukum tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh…
a. Oppenheimer-Lauterpa
b. G.
sceriwarzenbenger
c. M. kusumaatmadja
d. Konferensi Wina
1969
e. Academy of
sciencesof USSR
26.
Berdasarkan fungsinya perjanjian internasional
dibagi menjadi dua yaitu law making treties dan…
a. Traktat
b. Agreement
c. Protocol
d. Treaty contract
e. Ststuta
27.
Perjajnjian yang paling formal, yang merupakan
persetujuan dua Negara atau lebih yang menyangkut bidang paolitik dan ekonomi
disebut…
a. Traktat
b. Konversi
c. Persetujuan
d. Perikatan
e. Piagam
28.
Prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia
adalah seperti dibawah ini, kecuali…
a. Dasasila bandung
b. Masalah asia
hendaknya dipecahkan oleh bangsa asia
c. Pelaksanaan
dilakukan secara lues
d. Pemulihan kembali
kepercayaan Negara lain terhadap revolusi Indonesia
e. Piagam PBB
29.
Menurut Moh.Hatta, tujuan politik luar negeri
Negara Indonesia adalah sperti dibawah ini, kecuali…
a. Mempertahankan
kemerdekaan
b. Meningkatkan
perdamaian dunia
c. Meningkatkan
persaudaraan segala bangsa
d. Mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur
30.
Mengordinasi kegiatan-kegiatan dari
bidang-bidang khusus merupakan salah satu tugas…
a. Dewan keamanan
b. Dewan ekonomi dan
sosial
c. Dewan perwalian
d. Majelis umum
e. Mahkamah
internasional
31.
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur
perhubungan hukum antara berbagai bangsa dan berbagai Negara. Pemdapat ini
dikemukakan oleh…
a. M. Kusumaatmadja
b. J.G Stake
c. Wirjono
Projodikoro
d. Sam Suhaedi
e. Hugo de Groot
32.
Sikap positif terhadap pengembangan demokrasi
yang harus dilaksanakan adalah…
a. Menggunakan hak
pilih sesuai dengan kebutuhan
b. Melaksanakan
unjuk rasa dengan radikal
c. Mendirikan partai
untuk kelompoknya saja
d. Golput dalam
pemilu karena merupakan hak
e. Mengakui adanya
perbedaan
33.
Partisipasi politik warga Negara sebagai suatu
subjek adalah…
a. Menggunakan hak
pilih aktif dalam pemilu
b. Dicalonkan
menjadi presiden dan wakil presiden
c. Hak pilih pasif
dalam pemilu dilaksanakan
d. Ditunjuk
partainya menjadi calon anggota legislative
e. Partainya tidak
lolos pemilu
34.
Pengambilan keputusan yang sesuai yang sesuai
dengan demokrasi pancasila adalah…
a. Hanya dengan
musyawarah saja dianggap sah
b. Mengutamakan
suara terbanyak
c. Tidak mengenal
voting
d. Mengutamakan
musyawarah mufakat
e. Rapat dihadiri
kurang dari setengah jumlah anggota
35.
Pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara akan
lestari apabila…
a. Ada lembaga
perwakilan
b. Rakyat berpolitik
sesuai dengan system
c. Perlemen
berfungsi
d. Penguasa dapat
menerapkan system politik liberal
e. Rakyat
berpartidipasi secara aktiv
36.
Berikut ini yang bukan merupakan aktivitas
warga negara demokrasi adalah…
a. Kegiatan kelompok
menekan
b. Kegiatan kelompok
kepentingan
c. Rapat-rapat
politik
d. Status sosial
politik
e. Mengikuti
kampanye
37.
Pengambilan keputusan dengan voting dapat dibenarkan
apabila
a. Factor waktu yang
lama
b. Ingin cepat
memiliki keputusan
c. Musyawarah
menemui jalan buntu
d. Ada dua pendapat
atau lebih yang diutarakan
e. Peserta
musyawarah ada yang tidak berpendapat
38.
Tokoh pertama yang member inspirasi terbentuknya
hukum internasional dalam bukunya perihal perang dan damai adalah
a. Hugo the groot
b. J.G starke
c. M. kusumaatmadja
d. W. projidikoro
e. Ali alatas
39.
Dalam peryataan dibawah ini, yang tidak sesuai
dengan pengertian atau makna keadilan adalah…
a. Tidak memihak ke
salah satu pihak tertentu
b. Memberikan
sesuatu sesuai hasil yang diperoleh
c. Mengetahui dan
memahami hak dan kewajibanya
d. Tidak melakukan
perbuatan sewenag-wenang
e. Menjalankan
perintah meskipun ada larangan
40.
Hukum sangat erat dengan jaminan keadilan
karena hukum…
a. Sebagai peraturan
yang mengikat
b. Saling
memengaruhi dengan keadilan
c. Alat untuk menerapkan
jaminan keadilan
d. Menyangkut
keadilan moral dan spiritual
e. Merupakan cirri
system pemerintahan
41.
Keadilan distributive menurut Aristoteles
adalah…
a. Berhubungan
dengan persamaan hak dan kewajiban
b. Berdasarkan
kemampuan alam sekitar dan lingkungan
c. Keadilan
berdasarkan kekuasaan dan wewenang penguasa
d. Berdasar kepada
aturan hukum yang berlaku
e. Berhubungan
dengan distribusi jasa sesuai kerjanya
42.
Keadialan yang berkembang dengan persamaan
yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya disebut…
a. Keadilan
distributive
b. Keadilan
komotatif
c. Keadilan kodrat
alam
d. Keadialan
konvensional
e. Keadilan menurut
hukum
43.
Konsep keadilan yang tercantum dalam alinea
kedua pembukaan UUD 1945 mempunyai makna…
a. Kemerdekaan itu
untuk mewujudkan keadilan
b. Bangsa indonesia
menghendaki kehidupan yang menjunjung tinggi keadilan
c. Tujuan Negara
Indonesia mengandung keadilan
d. Perjuangan lahir
karena adanya keadilan
e. Keadilan perlu
diperjuangkan oleh setiap bangsa
44.
Ratifikasi hukum internasional yang banyak
ditetapkan oleh berbagai Negara adalah ratifikasi yang dilakukan oleh…
a. Eksekutif
b. Legislative
c. Pemerintahan
d. Parlemen
e. DPR dan
pemerintah
45.
Negara anggota GNB yang terlibat perang
adalah…
a. Irak dan iran
b. Irak dan
Yugoslavia
c. Sri lanka dan
india
d. Vietnam dan
kamboja
e. Arab Saudi dan
Bahrain
A. Jawablah
pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1.
Sebutkan cara-cara penyelesaian sengketa
internasional melalui jalan kekerasan!
Jawab :……………………………………………………...
2.
Jelaskan pebedaan antara hukum perdata
internasional dan hukum public internasional!
Jawab :……………………………………………………....
3.
Jelaskan pentingnya ditegakkanya jaminan
keadilan dalam suatu Negara!
Jawab :………………………………………………………..
4.
Jelaskan hubungan antara keterbukaan dan
terwujudnya pemerintahan demokratis di Indonesia!
Jawab :………………………………………………………..
5.
Sebutkan sumber-sumber hukum formal hukum
internasional!
Jawab :………………………………………………………..
selesai
ramaikan dunia maya dengan iptek
BalasHapusLumayan buat latihan
BalasHapuskunci jawabannya ada gak? dibuat dong
BalasHapusMau kunci jawabannya dong.. ada tidak???
BalasHapusAda kunci Jawabannya pak?
BalasHapus