Selasa, 10 April 2012

aGUS TRIYANTO,PKN SOAL-SOAL PKN SEMESTER 2 (KISI-KISI)


  SOAL-SOAL PKN SEMESTER 2 (KISI-KISI)
A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau e, pada jawaban yang paling benar
1.      Apabila salah satu pihak yang bersengketa menolak hadir dalam pengadilan yang di selenggarakan oleh mahkamah internasional maka…
a.     Pihak lain dapat meminta mahkamah internasional mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya
b.    Mahkamah internasional mengadili secara in absensi
c.     Pengadilan di tunda sampai pihak-pihak yang bersengketa hadir
d.    Dengan sendirinya Negara yang tidak hadir kalah dalam persengketa tersebut
e.     Mahkamah internasional bisa memaksa Negara yang tidak hadir dapat hadir
2.      Di bawah ini, contoh Negara yang pernah tidak hadir dalam penyelesaian persengketaan di Mahkamah internasional, kecuali…
a.     tanggal 15 Desember1949, Albania tidak hadir dalam pengadilan mahkamah internasional tentang masalah Selat corfu
b.     tahun 1974, Prancis tidak hadir dalam sengketa uji coba nuklir
c.      tahun1978, Turki tidak hadir dalam peristiwa landas kontinen
d.     Amerika serikat tidak hadir dalam peristiwa aktivitas militer kontra nikaragua
e.     Indonesia tahun 2001 tidak hadir dalam peristiwa klaim Pulau simpadan dan Ligitan dengan Malaysia
3.      Menurut Grotius, prinsip umum netralitas salah satunya adalah jika sulit menentukan adil atau tidaknya suatu perang, maka Negara netral…
a.     Harus memperlakukan pihak-pihak berperang secara sama
b.     negara netral harus menentukan sikap memihak atau tidak
c.      Negara netral tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat memperkuat pihak-pihak yang berperang
d.     Negara netral tidak boleh menghalang-halangi gerakan pihak berperang
e.     Diadakan pertemuan untuk menentukan apakah perang tersebut bersifat adil atau tidak
4.      Intervensi adalah tindakan suatu Negara untuk mencampuri urusan Negara lain, Intervensi bertentangan dengan hukum internasional bila…
a.     Campur tangan tersebut bertentangan dengan kehendak Negara yang di campuri
b.     Campur tangan di lakukan dengan kekerasan
c.      Campur tangan merugikan Negara lain
d.     Campur tangan menyaebabkan terjadinya perang saudara
e.     PBB tidak menyetujui kegiatan tersebut
5.      Suaka adalah perlindungan yang di berikan oleh suatu Negara kepada warga Negara dari Negara lain. Pemberian suaka di dasarkan pertimbangan politik misalnya…
a.     Adanya ancaman karena kegiatannya bertentangan dengan kehendak penguasa
b.     Tidak adanya rasa aman tinggal di suatu tempat
c.      Tidak di perbolehkanya mendirikan partai politik
d.     Karena mempunyai lawan politik
e.     Melakukan perbuatan yang dapat merugikan Negara
6.      Sesuai dengan piagam perserikatan Bangsa-Bangsa, Mahkamah internasional mempunyai beberapa tugas antara lain sebagai berikut…
a.     Menjatuhkan sanksi kepada Negara anggota
b.     Mengadili setiap perkara yang timbul dalam hubungan internasional
c.      Menjadi penengah dalam setiap sengketa internasional
d.     Mengawasi lembaga lain di lingkungan PBB
e.     Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada majelis umum atas usul Dewan keamanan PBB
7.      Untuk mengadili penjahat perang pada masa perang Dunia ke II, Sekutu membentuk pengadilan…
a.     Nuremberg tahun 1945-1946
b.     The international Criminal for the Former Yugoslavia(ICTY)
c.      International Criminal Tribunal for Rwanda
d.     Pengadilan Ad Hoc di Den Haag Belanda
e.     The international Criminal Tribunals
8.      Di bawah ini yang bukan pengadilan khusus yang bersifat tidak permanen (ad hoc) yang pernah di bentuk PBB untuk mengadili para tersangka kejahatan berat internasional adalah…
a.     The international Criminal for the Former Yugoslavia(ICTY)
b.     International Criminal Tribunai for Rwanda (ICTY)
c.      Special Court for East Timor (SCET)
d.     Special Court for Iraq (SCI)
e.     Special Court for Ligitan and Sipadan
9.      Perbedaan antara pengadilan tetap PBB dengan pengadilan ad hoc PBB antara lain…
a.     Pengadilan tetap PBB mengadili pelaku kejahatan individu , Pengadilan ad hoc mengadili Negara
b.     Pengadilan ad hoc dibubarkan melalui resolusi dewan keamanan PBB
c.      Pengadilan tetap PBB dibentuk berdasarkan piagam PBB
10.  Tujuan Mahkamah Internasional untuk mengambil keputusan sementara dalam bentuk ordonansi dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah…
a.     Mempercepat penyelesaian
b.     Memperlancar proses peradilan
c.      Memberikan keadilan seadil-adilnya
d.     Mendapatkan kepastian hukum
e.     Melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa
11.  Di bawah ini yang bukan prinsip-prinsip Deklaransi Manila yang di keluarkan pada tanggal 15 November 1982 adalah…
a.     Prinsip Negara tidak menggunakan kekerasan terhadap Negara lain
b.     Prinsip tidak boleh saling membantu dalam menyelesaikan sengketa
c.      Prinsip iktikad baik dalam hubungan internasional
d.     Prinsip keadilan  dan hukum inernasional
e.     Prinsip persamaan kedaulatan
12.  Berikut ini bukan merupakan salah satu dari isi Dasasila Bandung adalah…
a.     Menghormati HAM
b.     Menghormati keutuhan dan kedaulatan semua Negara
c.      Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara lain
d.     Menghormati hukum dan kewajiban –kewajiban internasional
e.     Tidak melakukan hubungan dengan Negara imperalis
13.  Mahkamah internasional, dalam setiap pengambilan putusan untuk menyelesaikan suatu perkara melakukan dengan jalan voting. Apabila suara hakim seimbang maka…
a.     Voting diulang kembali
b.     Putusan menjadi batal
c.      Putusan diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa
d.     Ketua dan wakil ketua mahkamah internasional menentukan
e.     Diserahkan kepada majelis umum PBB
14.  Bila dalam memutuskan suatu perkara secara normatif tidak di temukan dalam perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan keputusan pengadilan sebelumnya atau yurisprudensi, maka hakim dapat menggali dari…
a.     Pendapat ahli hukum terkemuka dalam bidang atau masalah yang berhubungan dengan perkara di Negara yang bersangkutan
b.     Pendapat ahli hukum terkemuka di dunia dan di terima oleh masyarakat internasional
c.      Norma-norma yang di junjung tinggi oleh masyarakat setempat
d.     Piagam atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa
e.     Piagam atau  konvensi perserikatan bangsa-bangsa
15.   Penyelesaian sengketa dengan jalan pembalasan yang dilakukan oleh suatu  Negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari Negara lain disebut ………..
a.     Blokade dan masa damai             c. Negosiasi                          e. Retorasi
b.     Reprisal                                             d. Pertikaian senjata
16.  Dalam menyelesaikan masalah, bisa di lakukan di lalui mahkamah internasional  yang berpusat di....
a.     Den haag belanda              c. paris prancis                    e. New York
b.     London inggris                    d. swiss
17.  Kovensi hukum laut internasional UNCLOS yg disahkan tahun 1982 merupakan contoh……….
a.     Treaty contrac                                d. Law making trieties
b.     Declaration                                      e. perjangjian bilateral
c.      Agreement
18.  Tahta suci sebagai objek hukum internasional didasarkan pada……
a.     Sejarah masa lalu, yaitu Paus pada waktu merupakan Kepala Gereja Roma sekaligus memiliki kekuasaan diniawi
b.     Tahta suci setara dengan negara yang berdaulat penuh
c.      Tahta suci mempunyai wilayah layaknya Negara yang berdaulat
d.     Diakui olh bangsa-bangsa didunia sebagai bangsa hukum
e.     Merupakan organisasi keagamaan yg bersifat internasional
19.  Pada umumnya Negara-negara absolute atau pemerintah yang otoriter dalam meraktifikasi suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh…
a.     Pejabat perwakilan diplomatik
b.     Departemen luar negeri
c.      Parlemen bersama badan eksekutif
d.     Badan eksekutif
e.     Parlemen
20.   Dinegara Dmokrasi, pada umumnya untuk mengesahkan atau meratifikasi sebuah bperjanjian Internasional dilakukan oleh…
a.     Pejabat perwakilan diplomatic
b.     Departemen luar negeri
c.      Parlemen bersama badan eksekutif
d.     Badan eksekutif
e.     Parlemen
21.  Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu system. Teori ini di kemukakan lewat…
a.     Teori monism
b.     Teori dualism
c.      Teori monodualis
d.     Teori resnullius
e.     Teori hukum alam
22.  Aliran atau teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional,  yang mana di katakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu system di sebut…
a.     Teori monisme
b.     Teori dualism
c.      Teori monodualis
d.     Teori resnullius
e.     Teori hukum alam
23.  Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan rakyat”…
a.     Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain
b.     Menetapakan mata uang
c.      Mengangkat duta dan konsul
d.     Menrima  pinjaman dari Negara lain
e.     Mengangkat pejabat-pejabat Negara setingkat materi
24.  Perjanjian yang harus mendapatkan persetujuan DPR adalah perjanjian yang mengandung materi sebagai berikut, kecuali…
a.     Soal-soal politik
b.     Soal-soal perdagangan
c.      Perubahan wilayah atau tapal batas
d.     Soal yang menyangkut pinjaman uang dari Negara lain
e.     Dapat menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
25.  Kesamaan antara hukum perdata internasional dan hukum internasional public adalah…
a.     Sama-sama mengatur hubungan antara para pelaku hukum
b.     Sama-sama mengatur hubungan internasional yang bukan bersifat perdata
c.      Sama-sama mengatur hubungan antarnegara
d.     Sama-sama mengatur hukum internasional
e.     Sama-sama mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara
26.  Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara antara…
a.     Negara dengan Negara
b.     Negara dengan perseorangan
c.      Negara dengan Negara dan subjek bukan Negara
d.     Subjek hukum bukan Negara satu sama lain
e.     Negara dengan Negara dan Negara dengan perseorangan
27.  Alas an utama pandangan bahwa hukum nasional lebih utama dari hukum internasional adalah…
a.     Bahwa ada suatu organisasi di atas Negara yang mengatur kehidupan Negara di dunia
b.     Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang Negara untuk mengadakan perjanjian internasioanl
c.      Hukum internasional lebih bersumber pada kemauan bersama masyarakat Negara
d.     Hukum nasional bersumber pada kemauan sendiri
e.     Kedua perangkat hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber yang berlainan
28.  Berikut ini adalah cara yang di lakukan oleh suatu Negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan Negara lain, kecuali…
a.     Arbitrasi
b.     Konsiliasi
c.      Intervensi
d.     Mediasi
e.     Negosiasi
29.  Peradilan internasional permanen yang berwenag mengadili kasus kejahatan genosida adalah pengadilan…
a.     Mahkamah internasional
b.     Mahkamah pidana internasional
c.      Panel khusus pidana internasional
d.     Panel special pidana internasional
e.     Pengadilan internasional permanen
30.  Berikut ini adalah tiga sumber hukum primer hukum internasional, yaitu…
a.     Perjanjian internasional, prinsip hukum yang di akui, dan kebiasaan internasional
b.     Keputusan internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum
c.      Perjanjian internasional, prinsip hukum, dan perturan pemerintah
d.     Putusan mahkamah internasional, perjanjian internasional, dan prinsip hukum yang di akui
e.     Kebiasaan internasional, perjanjian internasional, dan putusan mahkamah internasional
B.    Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.     Jelaskan pengertian sengketa internasional!
Jawab  :…………………………………………………..
2.     Menurut Grotius, ada dua prinsip umum netralitas, coba sebut dan jelaskan!
Jawab  :…………………………………………………...
3.     Keputusan mahkamah internasional terdiri dari tiga bagian , coba jelaskan!
Jawab  :…………………………………………………..
4.     Jelaskan kedudukan dan keanggotaan mahkamah internasional perserikatan bangsa-bangsa!
Jawab  :………………………………………………….
5.     Penyelesaian sengketa internasional dengan jalan kekerasan di bagi menjadi empat cara. Coba sebutkan!
Jawab  :………………………………………………..


Latihan Ulangan Semester Genap Paket 1
A.    Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, dan e pada jawaban yang paling benar!
1.     Contoh perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan parlemen adalah…
a.     Perjanjian internasional yang isinya menuntut perubahan perundang-undangan nasional
b.     Mengakibatkan perubahan atau status wilayah Negara
c.      Mengakibatkan hak-hak sipil warga Negara
d.     Mengakibatkan penambahan beban keuangan Negara
e.     Perjanjian self- executing dan non self executing
2.     Secara umum, cara-cara penyelesaian sengketa internasional dapat di kelompokkan menjadi dua kategori, yaitu…
a.     Negosiasi dan arbitrasi
b.     Cara-cara penyelesaian damai dan cara kekerasan apabila cara damai gagal
c.      Penyelesaian di mahkamah internasional dan penyelesaian dengan kekerasan
d.     Penyelesaian inquiry dan yudisial
e.     Retorasi dan mediasi
3.     Tujuan dari cara-cara penyelesaian melalui kekerasan dengan cara perang dan tindakan bersenjata nonperang adalah...
a.     Untuk menguasai segala aspek dalam Negara itu
b.     Untuk menjadi Negara adidanya dan memperluas daerah kekuasaanya
c.      Untuk menaklukkan Negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian terhadap Negara lain
d.     Untuk melakukan pembalasan terhadap Negara lain
e.     Untuk menjadikan Negara tersebut sebagai Negara jajahan
4.     Yang bukan termasuk intervensi sah adalah…
a.     Intervensi kolekif
b.     Intervensi untuk melindungi hak-hak warga negara
c.      Pertahanan diri
d.     Blockade secara damai
e.     Objek intervensi melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional
5.     Keikutsertaan Negara lain yang tidak terlihat dalam sengketa sebuah persidangan mahkamah internasional di sebut…
a.     Putusan sela
b.     Intervensi
c.      Advisory
d.     Intermediasi
e.     Mediasi
6.     Tugas pokok perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut, kecuali…
a.     Mengadakan hubungan-hubungan kenegaraan dengan negara lain
b.     Bertindak sebagai pembawa suara resmi bagi negaranya
c.      Sebagai palindung sesame warga Negara yang ada di tempat tugas
d.     Bertindak sebagai pencacatan sipil dan pemberi paspor pada warga negaranya
e.     Turut campur tangan dalam penerima bila ada warga Negara yang di rugikan
7.     Salah satu perwakilan suatu Negara di luar negeri adalah konsul jenderal, yaitu perwakilan yang di tempatkan di…
a.     Daerah tingkat I
b.     Ibukota negara
c.      Daerah tingkat II
d.     Ibukota provinsi
e.     Daerah administrasi
8.     Perwakilan suatu Negara di Negara lain pada umumnya di pimpin oleh…
a.     Konsul jenderal
b.     Duta besar
c.      Duta
d.     Menteri residen
e.     Konsul kehormatan
9.     Deklaransi adalah perjanjian internasional yang dapat berbentuk traktat, dokumen tidak resmi dan perjanjian tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat adalah merupakan…
a.     Lampiran dari suatu traktat internasional
b.     Persetujuan tidak resmi dari traktat
c.      Tambahan dari persetujuan yang tidak ada dalam traktat
d.     Persetujuan internasional yang bersifat umum
e.     Judul dari batang tubuh ketentuan traktat
10.      Peryataan menerima dari suatu pemandangan ratifikasi, dinamakan…
a.     Innocence
b.     Ratification
c.      Acceptance
d.     Accession
e.     Treaties
11.      Perjanjian yang di lakukan oleh dua orang Negara di sebut...
a.     Perjanjian unilateral
b.     Perjajian multilateral
c.      Perjanjian bilateral
d.     Agreement
e.     Konvensi
12.      Law making treaties merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang bersifat…
a.     Terbuka
b.     Tertutup
c.      Mengikat
d.     Terbatas
e.     Memaksa
13.      Berikut ini yang bukan suatu tahapan dalam membuat suatu perjanjian internsional adalah…
a.     Pengumuman
b.     Perundingan
c.      Penandatanganan
d.     Persetujuan parlemen
e.     Ratifikasi
14.      Yang berwenang melakukan ratiikasi terhadap perjanjian internasional di Indonesia adalah…
a.     Presiden dengan persetujuan DPR
b.     Wakil presiden dengan persetujuan DPR
c.      ketuaMPR/DPR
d.     menteri luar negeri
e.     menteri sekretaris cabinet
15.      Perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat pada waktu…
a.     perundingan
b.     ditandatangagani
c.      di setujui parlemen
d.     diratifikasi
e.     diundangkan
16.      Landasan kontitusional untuk mertifikasi perjanjian internasional di Indonesia adalah…
a.     pasal 4 UUD 1945
b.     pasal 5 UUD 1945
c.      pasal 11 UUD 1945
d.     pasal 12 UUD 1945
e.     pasal 16 UUD 1945
17.      Kenyataan membuktikan bahwa masalah regional pascaperang dingin adalah…
a.     makin bertambah
b.     banyak masalah
c.      tetap stabil
d.     makin berkurang
e.     biasa saja
18.      Salah satu unsur penting dalam persyaratan perbuatan perjanajian internasional adalah…
a.     Harus dinyatakan secara formal dan resmi
b.     Cukup dinyatakan secara informal
c.      Dapat di buat dalam bentuk agreement
d.     Dapat di buat melalui informal
e.     Harus oleh semua pihak
19.      Konvensi hukum laut internasional yang ditandatangani tahun 1982 termasuk kategori…
a.     Perjanjian bilateral
b.     Perjanjian unilateral
c.      Perjanjian antar Negara
d.     Treaty contract
e.     Low making treaties
20.      Dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara dinamakan…
a.     charter
b.     agreement
c.      pertukaran nota
d.     deklaransi
e.     modus Vivendi
21.      Dalam melaksanakan negosiasi , yaitu suatu Negara dapat mewakilkan kepada orang-orang berikut, kecuali…
a.     Konsul jenderal
b.     Menteri luar negeri
c.      Kuasa usaha
d.     Pejabat yang di beri surat kuasa penuh
e.     Duta besar
22.      Salah satu syarat pokok dalam melaksanakan perjanjian internasional adalah…
a.     Sesuai yang di tentukan
b.     Dinyatakan secara resmi
c.      Adanya pembatasan anggota
d.     Saling mengikatkan diri
e.     Adanya kesepakatan bersama
23.      Berikut ini adalah istilah perjanjian yang di pakai dalam perjanjian internasional, kecuali…
a.     Traktar
b.     Parlemen
c.      Deklarasi
d.     Perjanjian
e.     Konvensi
24.      Sumber masalah konflik yang di anggap penyebab ketidakstabilan di kawasan timur tengah adalah…
a.     Masalah terorisme
b.     Perbuatan lading minyak
c.      Konflik irak-iran
d.     Konflik arab dan non arab
e.     Konflik palestina-israel
25.      Peranan mahkamah internasional dalam menyelesaikan persengketaan antar Negara secara damai antara lain…
a.     Memberikan penyelesaian sengketa secara adil ditinjau dari kacamata hukum
b.     Memberikan panyelesaian sengketa secara adil ditinjau dari kacamata politik
c.      Memberikan penyelesaian secara adil ditinjau dari kacamata ekonomi
d.     Menjadi penengah untuk menjadi kesempatan kedua belah pihak menyelesaikan sendirinya
e.     Memberikan jasa baik kepada kedua belah pihak
26.      Penjajakan atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan disebut…
a.     Negosiasi
b.     Ratifikasi
c.      Penetrasi
d.     Eneksasi
e.     Invansi
27.      Setiap perjanjian dan persetujuan internasional oleh anggota PBB sesudah piagam PBB berlaku harus secepatnya didaftarkan dan di umumkan oleh…
a.     Mahkamah internasional
b.     Dewan keamanan
c.      Bank dunia
d.     Majelis umum
e.     Sekretaris jenderal
28.      Di bawah ini merupakan salah satu sumber hukum internasional yaitu…
a.     Perjanjian bilateral
b.     Perjanjian regional
c.      Perjanjian multilateral
d.     Perjanjian multilateral regional
e.     Perjanjian intrnasional
29.      Menurut pakar hukum internasional, Mochtar Kusumaatmadja, S.H., hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan Negara dan hubungan antara…
a.     Negara dan lembaga internasional
b.     Lembaga internasional
c.      Negara dan subjek hukum internasional lainya bukan Negara
d.     Negara dan warga Negara asing
e.     Warga Negara dan warga Negara
30.      Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan antara berbagai bangsa di berbagai Negara. Pendapat ini dikemukakan oleh…
a.     Wiryono Prodjodikoro
b.     J.G Starke
c.      Boer mauna
d.     Mochtar kusumaatmadja
e.     Hugo the Groot
31.      Hukum internasional adalah kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan hak-hak dan kewajiban para subjek hukum internasional , yaitu Negara, lembaga, dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu. Pendapat ini di kemukakan oleh…
a.     Wiryono prodjodikoro
b.     J.G Starke
c.      Boer mauna
d.     Mochtar kusudmaaja
e.     Hogo the Groot
32.      Hukum suatu Negara berlaku terhadap semua orang dan semua barang yang berada di wilayah suatu Negara merupakan isi asa…
a.     Territorial
b.     Kepentingan umum
c.      Resopritas
d.     Kebagsaan
e.     Pacta sun servanda
33.      Berikut ini bukan salah satu sebab suatu perjanjian internasional berakhir, yaitu…
a.     Tujuan perjanjian sudah tercapai
b.     Terdapat perubahan yang mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian
c.      Di buat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama
d.     Objek perjanjian hilang
e.     Yang membuat perjanjian sudah tidak ada
34.      Dalam era globalisasi sekarang ini, suatu Negara tidak mugkin menutup diri dari pergaulan antarbangsa karena hal-hal di bawah ini, kecuali…
a.     Kemajuan teknologi informasi yang membuat dunia seolah-olah menyempit
b.     Kemajuan teknologi transportasi
c.      Ketergantungan antara Negara yang satu dengan Negara yang lain makin tinggi
d.     Suatu negara tidak mungkin mampu mencukupi segala kebutuhan sendirinya
e.     Berkembangnya dunia parawisata di tiap Negara
35.      Agar hubungan antar bangsa bisa berjalan dengan harmonis, maka perlu dikembangkan asas adanya persamaan kedudukan di antara Negara-negara yang mengadakan hubungan tersebut. Asas ini biasa disebut…
a.     Asas territorial
b.     Asas kebangsaan
c.      Asas kepentingan umum
d.     Asas persamaan harkat dan martabat
e.     Asas keterbukaan
36.      Salah satu asas dalam hubungan internasional adalah perjanjian itu mengikat Negara-negara yang menandatangani dan harus di patuhi serta di laksanakan dengan iktikad baik. Asas ini biasa di sebut
a.     Pacta sunt servanda
37.      Dalam hubungan internasional, dikenal adanya asas Egality Rights yang berarti…
a.     Perjanjian internasional berlaku hukum
b.     Semua Negara wajib mematuhi perjanjian internasional
c.      Pembatalan keikutsertaan suatu Negara dalam suatu perjanjian internasional
d.     Perjanjian internasional tidak boleh bertentangan dengan hukum suatu Negara
e.     Pihak yang mengadakan hubungan itu berkedudukan sama
38.      Tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersiat negatif maupun positif merupakan isi dari asas hubungan internasional, yaitu…
a.     Pacta sunt servanda
b.     Egality Rights
c.      Reciprositas
d.     Courtesy
e.     Rebus Sig Stantibus
39.      Asas Rebus Sig Stantibus dalam hubungan internasional memiliki pengertian bahwa…
a.     Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu
b.     Perjanjian itu mengikat Negara-negara yang menandatangani dan harus di patuhi
c.      Semua Negara wajib mematuhi perjanjian internasional
d.     Perjanjian internasional tidak boleh bertentangan dengan hukum suatu Negara
e.     Pihak yang mengadakan hubungan itu berkedudukan sama
40.      Asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan Negara merupakan isi asa hubungan internasional, yaitu…
a.     Pacta sunt servanda
b.     Egality rights
c.      Reciproritas
d.     courtesy
e.     Rebus sig stantinbus
41.      Dibawah ini bukan subjek hukum internasional menurut Oppenheim Lautrepacht  adalah…
a.     Negara
b.     Lembaga internasional
c.      Perseorangan
d.     Organisasi internasional
e.     Badan hukum
42.      Berikut ini adalah tahap-tahap suatu perjanjian internasional agar dapat diberlakukan secara sah dalam suatu negara, kecuali…
a.     Telah disepakati masing-masing delegasi
b.     Telah di tandatangani oleh masing-masing delegsi
c.      Telah diadakan perundingan
d.     Sebagian bersifat multilateral
e.     Negara yang bersangkutan telah meratifikasi
43.      Ditinjau dari segi fungsinya, perjanjian internasional dapat di bedakan menjadi dua, yaitu…
a.     Perjanjian bersifat politis dan perjanjian ekonomis
b.     Perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis
c.      Perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat sederhana
d.     Perjanjian membentuk hukum dan perjanjian bersifat khusus
e.     Perjanjian diadakan oleh dua Negara dan perjanjian yang diadakan lebih dari dua Negara
44.      Pulau yang menjadi sengketa antara Indonesia dan malaisya adalah…
a.     Pulau sipadan dan ligitan
b.     Pulau seribu dan sipadan
c.      Pulau ligitan dan seribu
d.     Pulau Bangka dan riau
e.     Pulau Bangka dan seribu
45.      Secretariat ASEAN berada di kota…
a.     Bangkok
b.     Jakarta
c.      Kuala lumpur
d.     Manila
e.     Bandung
B.     Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.     Ada dua teori atau aliran mengenai hubungan antara hukum intermasional dengan hukum nasional, yaitu teori monism dan teori dualisme. Coba jelaskan perbedaanya!
Jawab  :…………………………………………………….
2.     Sebutkan subjek-subjek hukum internasional!
Jawab  :…………………………………………………….
3.     Jelaskan kapan mulai berlakunya perjanjian internasional!
Jawab  :…………………………………………………….
4.     Terangkan bentuk-bentuk hubungan internasional!
Jawab  :…………………………………………………….
5.     Jelaskan perjanjian-perjanjian yang harus mendapatkan persetujuan DPR!
Jawab  :…………………………………………………….


Latihan Ulangan Semester Genap Paket2
A.    Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, dan e pada jawaban yang paling benar!
1.     Contoh wilayah ekstrateritorial yang berlaku yurisdikasi hukum seperti di Negara asalnya adalah…
a.     Kantor secretariat ASEAN
b.     Kedutaan besar republic Indonesia
c.      Perwakilan Indonesia di PBB
2.     Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktiv di Indonesia diabadikan bagi…
a.     Perdamaian dunia
b.     Kepentingan nasional
c.      Tujuan pembangunan
d.     Martabatnya dan tujuan wawasan nusantara
e.     Stabilitas nasional
3.     Dalam melaksanakan hubungan internasional, kita mengenal adanya subjek hukum internasional seperti di bawah ini, kecuali…
a.     Negara
b.     Individu
c.      Bangsa
d.     Tahta suci Patikan
e.     Organisasi internasional
4.     Asas hubungan internasional yang di dasarkan pada wewenang Negara untuk melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang ada pada wilayahnya di sebut asas…
a.     Teritorial
b.     Ekstrateritorial
c.      Kebangsaan
d.     Kepentingan bersama
e.     Kepentingan kelompok
5.     Dalam melaksanakan tugas representasi, seorang perwakilan diplomatic selain mewakili pemerintah negaranya, ia dapat juga melakukan…
a.     Observasi
b.     Proteksi
c.      Pengawasan
d.     Perundingan
e.     Protes
6.     Manfaat kerja sama antarbangsa adalah seperti dibawah ini, kecuali…
a.     Meningkatkan kemajuan diberbagai bidang kehidupan
b.     Memperkuat melaksanakan hukum internasional
c.      Mengetahui keunggulan dan kelemahan bangsa lain
d.     Memperlancar proses pembangunan
e.     Dapat menyelesaikan masalah nasional
7.     Contoh bentuk kerja sama internasional yang bersifat multilateral regional yang diikuti Indonesia adalah…
a.     Konfermasi Asia Afrika
b.     Gerakan Non Blok
c.      OPEC
d.     Organisasi Konfermasi Islam
e.     ASEAN
8.     Kebijakan hubungan luar negeri Indonesia dengan bangsa lain pada hakikatnya adalah…
a.     Diabdikan pada kepentingan nasional
b.     Dilandasi politik luar negeri yang netral
c.      Diabdikan untuk kepentingan dunia
d.     Mencari dukungan untuk mendapatkan bantuan
e.     Menghormati suatu Negara
9.     Salah satu istilah yang sering dipakai dalam perjajnjian internasional adalah agreement, artinya…
a.     Dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara
b.     Perjanjian yang menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat
c.      Persetujuan formal yang sifatnya multilateral dan harus dilegalisasi
d.     Perjanjian yang sifatnya teknis atau administrative dan jumlah anggota terbatas
e.     Catatan ringkasan, atau simpulan dari konferensi diplomatic
10.            Perjanjian internasional yang meletakkan kaidah-kaidah hukum yang mengikat masyarakat internasional secara keseluruhan, termasuk…
a.     Law making treaty
b.     Treaty contract
c.      Proses verbal
d.     Traktat
e.     Modus Vivendi
11.            Apabila suatu Negara tidak memerhatikan asas hukum internasional, maka Negara itu…
a.     Tidak dapat berhubungan secara bilateral
b.     Sulit bergabung dengan organisasi internasional
c.      Mempunyai hubungan hanya dengan beberapa saja
d.     Akan terisolasi dalam pergaulan antarbangsa
e.     Sulit secara hukum berhubungan Negara lain
12.            Berdasarakan fungsinya, perjanjian internasional dapat digolongkan atas…
a.     Law making  treaty dan treaty contract
b.     Bilateral dan multilateral
c.      Nasional dan internasional
d.     Politis dan ekonomis
e.     Teritorial dan ekstrateritorial
13.            Berikut ini yang merupakan organisasi internasional adalah…
a.     UNESCO
b.     NAFTA
c.      Gerakan Non Blok
d.     OPEC
e.     UNICEF
14.            Tahap-tahap dalam proses pembuatan perjanjian internasioanal…
a.     Perundingan, pembalut, dan ratifikasi
b.     Pengesahan, ratifikasi, dan pengumuman
c.      Perundingan, penandatanganan, dan pengesahan
d.     Ratifikasi, negosiasi, dan perundingan
e.     Ratifikasi, negosiasi, dan perundingan
15.            Dasar pertimbangan pokok yang menetapakan politik bebas aktiv adalah…
a.     Kondisi wilayah strategis
b.     Posisi yang mengungkan
c.      Hasil rapat BK KNIP 1948
d.     Ingin merdeka seluruhnya
e.     Tidak ingin menjadi objek
16.            Tokoh yang di kenal luas dalam menggagas lahirnya Piagam Atlantik (Atlantik Charter) adalah…
a.     Woodrow Wilson
b.     John Kennedy
c.      Margaret thatcher
d.     Franklin Delano Roosevelt
e.     Tun Abdul Rozak
17.            Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif merupakan perwujukan dari…
a.     Kepentingan nasional dan cita-cita nasional
b.     Tujuan, cita-cita, kepentingan, serta politik internasional
c.      Cita-cita nasional dan politik nasional
d.     Politik nasional dan tujuan nasional
e.     Kepentingan nasional, tujuan nasional, dan politik nasional
18.            Hukum intrnasional adalah suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewjiban para internasional, yaitu Negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal-hal tertentu. Pendapat dikemukakan oleh…
a.     Charles A. Mc.Clellad
b.     Warsito Sunaryo
c.      Boer mauna
d.     Renstra
e.     M. kusumaatmadja
19.            Suatu Negara tak mungkin hidup berdiri tanpa bantuan dengan Negara lain. Peryataan tersebut merupakan factor pendorong terjadinya kerja sama antarbangsa, yaitu factor…
a.     Internal
b.     Eksternal
c.      Pihak ketiga
d.     Perkembangan zaman
e.     Kemajuan iptek
20.            Tujuan suatu Negara membuka hubungan diplomatic dengan Negara lain antara lain seperti dibawah ini, kecuali…
a.     Memelihara kepentingan negaranya di Negara penerima
b.     Menyelesaikan setiap masalah yang menyangkut kedua Negara
c.      Melindungi warga Negara sendiri
d.     Menerima pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah Negara penerima
e.     Sebagai penghubung antara menteri luar negeri Negara penerima dan menteri luar negeri Negara pengirim
21.            Untuk menentukan tingkat perwakilan diplomatic, yang menjadi bahan pertimbangan antara lain…
a.     Besar-kecilnya penduduk Negara yang mau ditempati perwakilan diplomatic
b.     Erat tidaknya hubungan antarkepala Negara kedua Negara
c.      Letak geografis Negara yang akan ditempatkan perwakilan
d.     Penting tidaknya kedudukan Negara pengirim dengan Negara penerima
e.     Kaya tidaknya Negara yang akan ditempatkan perwakilan diplomatic
22.            Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap impreliasme dalam segala bentuk dan menitestasinya merupakan salah satu dari…
a.     Tugas perwakilan diplomatic
b.     Kewajiban perwakilan diplomatic
c.      Fungsi perwakilan diplomatic
d.     Fungsi perwakilan diplomatic secara politik
e.     Tujuan perwakilan diplomatic
23.            Salah satu yang membedakan antara perwakilan diplomatic dan perwakilan konsuler antara lain adalah…
a.     Perwakailan diplomatic dapat berhubungan dengan kepala Negara
b.     Perwakilan diplomatic ditempatkan diluar ibukota
c.      Perwakilan diplomatic diterima oleh menteri luar negeri
d.     Perwakilan diplomatic tidak mempunyai hak kekebalan
e.     Perwakilan diplomatic menempati KBRI
24.            Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan merupakan salah satu…
a.     Tugas perwakilan diplomatic
b.     Kewajiban perwakilan diplomatic
c.      Fungsi perwakilan konsuler
d.     Tugas perwakilan konsuler
e.     Tujuan perwakilan konsuler
25.            Perjanjian internasional adalah perjanjian yang di adakan oleh dua Negara atau lebih bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh…
a.     Oppenheimer-Lauterpa
b.     G. sceriwarzenbenger
c.      M. kusumaatmadja
d.     Konferensi Wina 1969
e.     Academy of sciencesof USSR
26.            Berdasarkan fungsinya perjanjian internasional dibagi menjadi dua yaitu law making treties dan…
a.     Traktat
b.     Agreement
c.      Protocol
d.     Treaty contract
e.     Ststuta
27.            Perjajnjian yang paling formal, yang merupakan persetujuan dua Negara atau lebih yang menyangkut bidang paolitik dan ekonomi disebut…
a.     Traktat
b.     Konversi
c.      Persetujuan
d.     Perikatan
e.     Piagam
28.            Prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia adalah seperti dibawah ini, kecuali…
a.     Dasasila bandung
b.     Masalah asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa asia
c.      Pelaksanaan dilakukan secara lues
d.     Pemulihan kembali kepercayaan Negara lain terhadap revolusi Indonesia
e.     Piagam PBB
29.            Menurut Moh.Hatta, tujuan politik luar negeri Negara Indonesia adalah sperti dibawah ini, kecuali…
a.     Mempertahankan kemerdekaan
b.     Meningkatkan perdamaian dunia
c.      Meningkatkan persaudaraan segala bangsa
d.     Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
30.            Mengordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang-bidang khusus merupakan salah satu tugas…
a.     Dewan keamanan
b.     Dewan ekonomi dan sosial
c.      Dewan perwalian
d.     Majelis umum
e.     Mahkamah internasional
31.            Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa dan berbagai Negara. Pemdapat ini dikemukakan oleh…
a.     M. Kusumaatmadja
b.     J.G Stake
c.      Wirjono Projodikoro
d.     Sam Suhaedi
e.     Hugo de Groot
32.            Sikap positif terhadap pengembangan demokrasi yang harus dilaksanakan adalah…
a.     Menggunakan hak pilih sesuai dengan kebutuhan
b.     Melaksanakan unjuk rasa dengan radikal
c.      Mendirikan partai untuk kelompoknya saja
d.     Golput dalam pemilu karena merupakan hak
e.     Mengakui adanya perbedaan
33.            Partisipasi politik warga Negara sebagai suatu subjek adalah…
a.     Menggunakan hak pilih aktif dalam pemilu
b.     Dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden
c.      Hak pilih pasif dalam pemilu dilaksanakan
d.     Ditunjuk partainya menjadi calon anggota legislative
e.     Partainya tidak lolos pemilu
34.            Pengambilan keputusan yang sesuai yang sesuai dengan demokrasi pancasila adalah…
a.     Hanya dengan musyawarah saja dianggap sah
b.     Mengutamakan suara terbanyak
c.      Tidak mengenal voting
d.     Mengutamakan musyawarah mufakat
e.     Rapat dihadiri kurang dari setengah jumlah anggota
35.            Pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara akan lestari apabila…
a.     Ada lembaga perwakilan
b.     Rakyat berpolitik sesuai dengan system
c.      Perlemen berfungsi
d.     Penguasa dapat menerapkan system politik liberal
e.     Rakyat berpartidipasi secara aktiv
36.            Berikut ini yang bukan merupakan aktivitas warga negara demokrasi adalah…
a.     Kegiatan kelompok menekan
b.     Kegiatan kelompok kepentingan
c.      Rapat-rapat politik
d.     Status sosial politik
e.     Mengikuti kampanye
37.            Pengambilan keputusan dengan voting dapat dibenarkan apabila
a.     Factor waktu yang lama
b.     Ingin cepat memiliki keputusan
c.      Musyawarah menemui jalan buntu
d.     Ada dua pendapat atau lebih yang diutarakan
e.     Peserta musyawarah ada yang tidak berpendapat
38.            Tokoh pertama yang member inspirasi terbentuknya hukum internasional dalam bukunya perihal perang dan damai adalah
a.     Hugo the groot
b.     J.G starke
c.      M. kusumaatmadja
d.     W. projidikoro
e.     Ali alatas
39.            Dalam peryataan dibawah ini, yang tidak sesuai dengan pengertian atau makna keadilan adalah…
a.     Tidak memihak ke salah satu pihak tertentu
b.     Memberikan sesuatu sesuai hasil yang diperoleh
c.      Mengetahui dan memahami hak dan kewajibanya
d.     Tidak melakukan perbuatan sewenag-wenang
e.     Menjalankan perintah meskipun ada larangan
40.            Hukum sangat erat dengan jaminan keadilan karena hukum…
a.     Sebagai peraturan yang mengikat
b.     Saling memengaruhi dengan keadilan
c.      Alat untuk menerapkan jaminan keadilan
d.     Menyangkut keadilan moral dan spiritual
e.     Merupakan cirri system pemerintahan
41.            Keadilan distributive menurut Aristoteles adalah…
a.     Berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban
b.     Berdasarkan kemampuan alam sekitar dan lingkungan
c.      Keadilan berdasarkan kekuasaan dan wewenang penguasa
d.     Berdasar kepada aturan hukum yang berlaku
e.     Berhubungan dengan distribusi jasa sesuai kerjanya
42.            Keadialan yang berkembang dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya disebut…
a.     Keadilan distributive
b.     Keadilan komotatif
c.      Keadilan kodrat alam
d.     Keadialan konvensional
e.     Keadilan menurut hukum
43.            Konsep keadilan yang tercantum dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945 mempunyai makna…
a.     Kemerdekaan itu untuk mewujudkan keadilan
b.     Bangsa indonesia menghendaki kehidupan yang menjunjung tinggi keadilan
c.      Tujuan Negara Indonesia mengandung keadilan
d.     Perjuangan lahir karena adanya keadilan
e.     Keadilan perlu diperjuangkan oleh setiap bangsa
44.            Ratifikasi hukum internasional yang banyak ditetapkan oleh berbagai Negara adalah ratifikasi yang dilakukan oleh…
a.     Eksekutif
b.     Legislative
c.      Pemerintahan
d.     Parlemen
e.     DPR dan pemerintah
45.            Negara anggota GNB yang terlibat perang adalah…
a.     Irak dan iran
b.     Irak dan Yugoslavia
c.      Sri lanka dan india
d.     Vietnam dan kamboja
e.     Arab Saudi dan Bahrain

A.    Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar!  
1.     Sebutkan cara-cara penyelesaian sengketa internasional melalui jalan kekerasan!
Jawab  :……………………………………………………...
2.     Jelaskan pebedaan antara hukum perdata internasional dan hukum public internasional!
Jawab  :……………………………………………………....
3.     Jelaskan pentingnya ditegakkanya jaminan keadilan dalam suatu Negara!
Jawab  :………………………………………………………..
4.     Jelaskan hubungan antara keterbukaan dan terwujudnya pemerintahan demokratis di Indonesia!
Jawab  :………………………………………………………..
5.     Sebutkan sumber-sumber hukum formal hukum internasional!
Jawab  :………………………………………………………..





              selesai